Cleo Indonesia

Kembalikan Rasa Aman Bagi Perempuan

Isu kekerasan seksual di Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat.


Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Bengkulu baru-baru ini sungguh mengejutkan dan menyedihkan. Selain diperkosa, korban juga dibunuh dengan sadis. Sayangnya, meski kasus ini merepresentasikan isu besar tentang kejahatan seksual, namun banyak pihak yang kurang memberi perhatian. Padahal kasus ini menunjukkan bahwa siapapun berpotensi menjadi korban maupun pelaku.  
 
Sejak tahun 2013, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Catatan Tahunan (Catahu), sudah memberi alarm keras tentang meningkatnya gang rape/perkosaan kolektif oleh sejumlah pelaku, antara lain mencuatnya kasus-kasus serius yang menimpa siswi dengan pelaku kawan-kawan sekolahnya, perempuan diperkosa kolektif di transportasi publik, dan lainnya.
 
Berdasarkan data Catahu 2016, dari 321.752 kasus kekerasan yang terjadi di ranah personal, kekerasan seksual menempati peringkat kedua, yakni perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). Data Komnas Perempuan dalam kurun 10 tahun menunjukkan terdapat 93 ribu kasus kekerasan seksual dan 70 persen pelaku adalah anggota keluarga atau orang-orang dekat. Sementara dari dari 5.002 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik, yang tertinggi adalah kekerasan seksual (61%). Sementara di ranah negara, terjadi kekerasan seksual dalam HAM di masa lalu, tes keperawanan di institusi pemerintah, dan lainnya.
 
Melihat tingginya angka tersebut dan kasus yang terjadi di Bengkulu, hal ini menunjukkan bahwa pelaku  kekerasan seksual adalah lintas usia, bahkan anak-anak di bawah usia 17 tahun pun bisa jadi pelaku. Selain itu, kekerasan seksual bukan hanya menghancurkan korban dan keluarganya, tapi juga menghancurkan masa depan pelaku dan keluarganya. Bahkan masalah seperti ini juga berdampak pada masyarakat karena itu membuat kita semua kehilangan rasa aman, baik di lingkup domestik maupun ruang publik.
 
Oleh karena itu, dalam siaran persnya, Komnas Perempuan meminta agar negara menunjukkan sense of urgency bahwa isu kekerasan seksual di Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat. Maka DPR RI dan DPD RI diharapkan menjadikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai prioritas utama untuk mengembalikan rasa aman bagi perempuan yang rentan menjadi korban. Selain itu Kementerian Pendidikan Nasional diminta mengevaluasi dan mereformasi kurikulum, meningkatkan sistem  pendidikan yang memperkuat pengetahuan, kesadaran dan kesiagaan dalam mencegah dari tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan.

Teks Prihandhini (berdasarkan siaran pers Komnas Perempuan) Foto Fotosearch

Share this article :

Related posts